Selamat, Jakarta Raih Predikat Provinsi dengan Indeks Demokrasi Tertinggi

Puolitik.com – Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 tertinggi di Indonesia dengan nilai 85,08 poin. Atas raihan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bersyukur dan bahagia.

“Alhamdulillah, DKI Jakarta kembali raih Indeks Demokrasi tertinggi se-Indonesia. Pengukuran yang obyektif seperti ini sangat kita hargai. Dengan menjunjung tinggi obyektifitas maka indeks demokrasi ini bisa dimanfaatkan untuk setiap daerah mereview kekuatan dan kekurangan,”kata Anies melalui akun facebooknya, Selasa (30/7/2019).

“Untuk akhirnya sama-sama memperkuat institusi demokrasi. Indeks ini bukan soal award, indeks ini adalah semacam cermin untuk kita terus-menerus membangun kematangan dalam demokrasi, angka pencapaian ini menunjukkan bahwa warga Jakarta semakin matang dalam berdemokrasi. Kita berharap semangat berdemokrasi yang baik dapat terasa dampaknya ke seluruh Indonesia,”tambahnya.

Selain Jakarta, empat provinsi lain yang meraih nilai di atas 80 atau kategori baik adalah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), nilai IDI 2018 DKI Jakarta naik 0,35 poin dibandingkan nilai yang diraih 2017, yakni 84,73 poin.

Dikutip dari Katadata.co.id, aspek kebebasan sipil di DKI Jakarta naik 7,36 poin menjadi 95,09 pada 2018. Adapun aspek lembaga demokrasi naik 0,7 poin menjadi 87,82. Sementara itu, aspek hak-hak politik justru turun 5,43 poin dari 80,86 pada 2017 menjadi 75,43 pada 2018.

Selain DKI Jakarta, empat provinsi lain juga memiliki indeks di atas 80 atau kategori baik. Bali meraih nilai 82,37 dan NTT mendapatkan nilai 82,32. Sementara itu, Kalimantan Utara mendapatkan nilai 81,07 dan DI Yogyakarta 80,82. Pada IDI 2018, Bali dan NTT adalah provinsi baru yang masuk dalam kategori baik. Pada 2017, indeks demokrasi di Bali dan NTT masih berada di kategori sedang dengan nilai 78,80 untuk Bali dan NTT 75,51.

Kenaikan indeks demokrasi Bali ditopang perbaikan signifikan pada aspek lembaga demokrasi sebesar 12,7 poin menjadi 89,55 pada 2018. Begitupun dengan aspek hak-hak politik yang naik 1,28 poin menjadi 68,08. Namun, aspek kebebasan sipil justru turun tipis 0,79 poin.