Klarifikasi UAS: Saya Menjelaskan Akidah Agama di Komunitas Umat Islam

UAS. (Foto: Antara)

Puolitik.com – Penceramah Ustadz  Abdul Somad (UAS) pada Rabu (21/8/2019) malam  memenuhi panggilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyampaikan klarifikasi mengenai video ceramahnya yang viral dan memicu polemik.

Saat agenda tersebut, UAS mengatakan bahwa dia tidak mempersoalkan pengajiannya direkam oleh jamaah meski bentuk digital dari materi kajiannya kemudian menjadi dipersoalkan.”Apakah saya harus minta matikan ponsel ketika mengisi, tentu tidak,” kata UAS dalam konferensi pers di Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta.

Read More

Mengenai ceramahnya tiga tahun lalu di Masjid An Nur, Pekanbaru, yang belakangan bagian dari isinya dipersoalkan, dia menjelaskan bahwa ceramah itu dilakukan di lingkungan terbatas dan tertutup, bukan dalam tablig akbar yang bisa didengar oleh kalangan dari umat beragama lain.

Pembicaraan tentang Nabi Isa yang disampaikan dalam kajian itu, menurut dia, juga bukan materi utama pengajian namun hanya respons terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh anggota jamaah setelah materi utama disampaikan.

UAS mengemukakan bahwa dalam kajian di Masjid An Nur dia menyampaikan pandangan mengenai Nabi Isa dalam rangka menguatkan akidah jamaah, bukan untuk menistakan agama mana pun.”Saya menjelaskan tentang akidah agama saya di tengah komunitas umat Islam, di rumah ibadah saya,” katanya.

Untuk diketahui, UAS dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh ormas Horas Bangso Batak, Senin (19/8). Laporan tersebut telah diterima dengan nomor LP/5087/VIII/2019/PMJ/Ditreskrimum.

Selain di Polda Metro Jaya, UAS juga dilaporkan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Korneles Galanjinjinay ke Bareskrim Kepolisian Indonesia terkait video rekaman ceramah Abdul Somad yang dinilai telah menghina agama tertentu.

Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/0725/VIII/2019/Bareskrim tertanggal 19 Agustus 2019. Dalam laporannya, Galanjinjinay menuding Abdul Somad telah melakukan tindak pidana penistaan agama yang melanggar pasal 156A UU Nomor 1/1946 tentang KUHP.