Anggota DPR Kecam Keras Disertasi Mengenai Hubungan Seks Bebas di Luar Pernikahan

Puolitik.com – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf mengecam keras diluluskannya disertasi Abdul Azis yang disampaikan dalam sidang promosi doktor di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Agustus 2019.

Menurut Muzzammil, disertasi yang berjudul “Konsep Milk Al Yamin Muhammad Syahrur sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital” adalah virus dan bentuk penistaan agama yang berkedok ilmiah yang melegalkan hubungan seks di luar menikah.

“Disertasi ini adalah virus, berpotensi memasyarakatkan free seks yang akan menghancurkan kekukuhan dan harmoni keluarga Indonesia. Apalagi secara tegas penulis menyatakan rekomendasi dari disertasi tersebut untuk menjadi rujukan dalam pembaharuan fikih Islam, pembaharuan keluarga Islam dan KUHP yang sedang dibahas di DPR bersama Pemerintah,” tegas Muzzammil di Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (3/9/2019).

Menurut Muzzammil sang calon doktor dan pengujinya yang meluluskan disertasi tersebut telah menginjak prinsip Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang telah dijaga lebih dari 1.400 tahun. Pada saat yang sama, menurutnya, mereka secara bersama-sama telah menginjak amanat Konstitusi Pasal 31 ayat 3.

“Pasal itu berbunyi Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang”.

Pemerintah yang dimaksud dalam pasal itu menurut Muzzammil adalah eksekutif yang dipimpin Presiden. Maka bagian dari tugas Presiden untuk menyelamatkan dunia pendidikan dari penghancuran iman takwa dan akhlak mulia yang berkedok keilmuan.

Muzzammil menambahkan musibah terbesar bagi sebuah bangsa adalah jika ada oknum kampus yang merasa aman bebas leluasa menjadikan kampus sebagai pusat penyebaran pemikiran batil, sejenis free seks menghalalkan hubungan di luar nikah.

“Seharusnya kampus itu sumber mata air keilmuan. Kalau ada sumber mata air ilmu yang tercemar, kampuslah yang menutup lubang dan tidak menyebarkannya agar tidak meracuni masyarakat awam. Bukan malah menjadi sumber pencemaran,” ujarnya.

Pemikiran tersebut, terang Muzzammil persis seperti yang disebut di dalam Alquran Surat Albaqoroh ayat 11 sd 12 yang berbunyi : “ Dan bila dikatakan kepada mereka: ‘Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi’. Mereka menjawab: ‘Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan’. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.”

“Semoga Presiden, para ulama, para akademisi, para anggota DPR RI bersatu untuk menolak disertasi tersebut sehingga tidak menjadi virus yang berbahaya bagi sendi-sendi berkeluarga,” ajaknya.

Apresiasi MUI

Senada dengan Muzammil, Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia yang menyebut disertasi Abdul Azis mengenai hubungan seks bebas di luar pernikahan sebagai menyimpang. “Menyampaikan apresiasi kepada MUI atas penjelasan dan pernyataan sikapnya,” kata Sodik kepada wartawan di Jakarta, Rabu, mengomentari disertasi yang merujuk konsep Milk Al Yamin dari Muhammad Syahrur.

Legislator Fraksi Gerindra itu juga mengajak para akedemisi, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, legislator dan aparat penegak hukum untuk turut serta dalam pembinaan sesuai kapasitasnya yang tepat dan benar terkait perilaku seksual dan pernikahan di kalangan masyarakat Indonesia.

Saat ini, kata dia, masyarakat mengakui dan menjunjung tinggi kebebasan ilmiah dan kebebasan akademis di perguruan tinggi yang dijamin undang-undang.

Kendati begitu, lanjut dia, sebagai lembaga akademisi dan ilmiah seharusnya UIN Sunan Kalijaga selaku otoritas penguji disertasi Abdul Aziz untuk mampu memahami dengan cermat dinamika yang sedang berkembang di masyarakat Indonesia, termasuk perilaku seks dan pernikahan.

Menurut dia, jangan sampai Indonesia justru menjadi negara yang melegalkan seks bebas karena bertentangan dengan nilai Pancasila. Jika rektor, direktur pascasarjana dan promotor cerdas serta peka seharusnya melalui jalur keilmuan mencegah budaya seks bebas.

“UIN Sunan Kalijaga melakukan kegiatan ilmiah menambah maraknya budaya seks bebas yang bertentangan dengan nilai Pancasila serta menambah keresahan, kekhawatiran dan ketakutan orang tua/masyarakat akan budaya seks bebas di luar nikah,” katanya.

Dia mendesak Presiden Joko Widodo melalui menteri agama untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap Direktur Pascasarjana dan Rektor UIN Sunan Kalijaga.

Jika perlu, kata dia, menggantinya mereka dengan guru besar yang bukan hanya kredibel dari sisi akedemis tetapi mempunyai kepekaan sosial dan komitmen yang tinggi kepada Pancasila dan moral bangsa Indonesia.