Dibully Soal Aibon-Pulpen, Anies Balik Lakukan Skakmat

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat kritik soal lem aibon. Awalnya, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana menyoroti anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem aibon hingga Rp8,2 miliar. Hal itu diungkapkan William di akun media sosial Twitter-nya @willsarana.

Dalam cuitannya itu, William menyebutkan telah menemukan anggaran aneh pembelian lem aibon senilai Rp82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Read More

William kemudian menyindir dinas bahwa para murid mendapatkan kaleng lem aibon sebanyak dua kaleng setiap bulan. “Ternyata Dinas Pendidikan menyuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa? tulis William pada Selasa (29/10) malam. Selain Aibon, William juga menyoroti besaran dana belanja alat tulis pulpen Rp124 miliar pada 2020.

Anggaran tersebut menjadi sorotan publik setelah William Aditya menemukan pengajuan ATK itu masuk dalam mata anggaran belanja alat tulis pulpen.

Setelah sempat jadi sorotan, anggaran lem aibon itu kini hilang dari laman web APBD DKI Jakarta. Dalam laman web tersebut, rancangan anggaran kontroversial itu diusulkan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Usulan tertulis dengan nama program wajib belajar 12 tahun dan nama kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.

Dalam rincian kegiatan itu, dijelaskan anggaran sebanyak itu akan digunakan untuk membeli lem aibon bagi 37.500 orang selama 12 bulan dengan harga satuannya Rp184 ribu yang jika ditotal mencapai Rp82,8 miliar.

Atas bully tersebut, Anies segera melakukan skakmat yang cukup gemilang. Yang pertama, Anies kemudian menegur jajaran Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur imbas tersiarnya kabar pengajuan belanja alat tulis pulpen Rp124 miliar pada 2020.

“Barusan kami ditegur juga sama Pak Gubernur. Karena kalau begini yang diserang Pak Gubernur, ini harus dipahami,” kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, Ade Narun, di Jakarta Rabu sore.

Teguran itu berkaitan dengan pengajuan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) pada APBD DKI Jakarta 2020 untuk belanja alat tulis kantor (ATK) senilai Rp124 miliar.

Ade yang baru menjabat sebulan menjadi Kasudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur mengaku telah meluruskan kabar tersebut kepada Anies.”Enggak, kami tidak melakukan hal itu dan kami sudah pastikan bahwa ketika kami diangkat dan dipindahkan, itu untuk integritas lah. Kami tidak melakukan itu,” ujarnya.

Menurut Ade, dana Rp124 miliar itu sifatnya adalah pengajuan dari 300-an sekolah negeri SD, SMP, SMA/SMK di Kecamatan Cakung, Duren sawit, Pulogadung, Matraman, dan Jatinegara pada Maret dan April 2019.

ATK tersebut bukan hanya pulpen, tapi juga termasuk pensil, kertas, dan perlengkapan kantor lainnya. Akibat kecerobohan staf, kata dia, terjadi salah input ke dalam rekening belanja pulpen.

Namun saat ini pengajuannya sedang dilakukan validasi oleh tim anggaran Sudin Pendidikan Jaktim, hingga akhirnya dipangkas menjadi Rp18 miliar untuk pengajuan ATK 2020 meski belum final. “Kita lihat kebutuhannya seperti apa. Kalau kepentingan buat pulpen juga buat apa. Memangnya buat saya jual lagi apa,” katanya.

Pangkal masalah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun dengan pangkal dari sistem ‘warisan’.

“Ini problemnya muncul tiap tahun. Maka yang kami koreksi adalah sistemnya. Sistemnya adalah pengecekan manual dan ada puluhan ribu item. Saya kerjakan satu-satu kemarin,” ucap Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Anies mengatakan saat ini sistem penganggaran yang digunakan Pemprov DKI Jakarta sudah digital melalui e-budgeting, namun menurutnya tidak smart atau pintar karena verifikasinya masih harus dilakukan secara manual.

“Di level itu ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor lalu harus diverifikasi dan dibahas. Cara-cara seperti ini berlangsung setiap tahun. Setiap tahun muncul angka aneh-aneh. Kalau sistem smart, maka sistem itu akan melakukan verifikasi,” ucap Anies.

Anies menyebutkan masalah ini juga muncul pada era gubernur sebelum dirinya yang disebutkannya tidak mau mewariskan hal ini ke penerusnya nanti.”Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Selalu seperti ini. Karenanya, saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya,” ucap Anies.

Anies menambahkan dirinya berjanji akan membuat sistem dengan pengecekan otomatis di awal tahun depan sehingga, tidak ada lagi masalah anggaran aneh karena kesalahan input data.

“Agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai di Januari, kan ada nanti rembuk Musrenbang, itu nanti tidak lagi menggunakan sistem yang melakukan pengecekan manual,” kata Anies menambahkan.

Anies sebut politisi PSI cari panggung

Anies juga membalas politisi PSI  terkait anggaran janggal 2020. Dia mengatakan, telah mengkaji dan menegur anak buahnya tentang anggaran janggal 2020. Anies menuding PSI sebagai partai baru masuk Kebon Sirih, tengah mencari panggung dan beratraksi.

“Sebelum mereka (PSI) ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal). Saya sudah bicara sebelumnya dan kami kaji. Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, (ini saatnya) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi,” ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Lebih lanjut, Anies mengaku pihaknya memang tak membuka anggaran-anggaran janggal itu lantaran tidak mau mencari perhatian publik dan tengah fokus memperbaiki sistem penganggaran.

“Loh kalau saya itu bukan begitu. Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian. Saya sering bicarakan, orang ngomong itu ada tiga pilihan, menyelesaikan masalah, kedua memperumit masalah, atau ketiga mengaktualisasi diri. Nah saya bicara untuk menyelesaikan masalah,” kata Anies.

Anies mengaku dirinya telah memanggil sejumlah dinas yang mengusulkan anggaran-anggaran yang dinilainya masih janggal.”Karena itu saya panggil, saya koreksi satu per satu. Jadi anda sudah lihat forum (pengarahan terkait KUA PPAS), hanya bedanya saya memang tidak umumkan,” tuturnya.