Fahira Idris Polisikan Ade Armando Soal Meme ‘Joker’ Anies Baswedan

Puolitik.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari DKI Jakarta Fahira Idris melaporkan Ade Armando ke Polda Metro Jaya. Ade dilaporkan karena mem-posting meme berupa foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan riasan wajah tokoh fiksi Joker ke Facebook.

“Saya hari ini ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan saudara Ade Armando diduga melanggar Pasal 32 Ayat 1 junto 48 ayat 1 UU ITE di mana setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak/ melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik orang lain / milik public,”kata Fahira dalam akun facebooknya yang dikutip Jumat malam.

Fahira merasa tersinggung karena foto Gubernur DKI Jakarta diedit dengan riasan Joker dan disebarkan di media sosial. Ada pula narasi-narasi yang mengandung ujaran kebencian dalam posting-an Ade Armando itu.

“Jelas, foto di facebook nya saudara Ade Armando adalah Foto Gubernur Anies Baswedan yang merupakan dokumen milik pemprov atau milik publik yang diduga dirubah menjadi foto seperti Joker dengan kata-kata atau narasi yang mengarah pada pencemaran nama baik “GUBERNUR JAHAT BERAWAL DARI MENTERI YG DIPECAT”,”jelasnya.

Dia menilai, apa yang dilakukan Ade Armando ini harus diusut oleh pihak yang berwenang. Dia juga mengungkapkan Ade Armando telah berkali-kali dilaporkan ke polisi karena berkali-kali pula mengungkapkan kalimat kontroversial.

“Saya melakukan pelaporan ini karena percaya bahwa koridor hukum adalah satu-satu cara yang harus kita tempuh jika melihat adanya dugaan pelanggaran hukum,”katanya lagi.

Fahira yakin, Kapolri Idham Aziz sigap melakukan penegakan hukum atas pelaporan dirinya terhadap Ade Armando tersebut.

“Saya yakin, Bapak Kapolri yang baru, Bapak Idham Aziz sigap melakukan penegakan hukum karena tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Pelaporan kepada siapapun, apapun pandangan politiknya harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Saya akan kawal kasus ini sampai tuntas,”pungkasnya.

Laporan tersebut terdaftar dalam nomor laporan LP/7057/XI/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus, tanggal 1 November 2019. Adapun perkara yang dimaksud adalah larangan mengubah terhadap bentuk dokumen elektronik dan atau informasi elektronik yang sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) Jo Pasal 48 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE.