Wakil Ketua KPK Dukung Anies Upgrade Sistem e-Budgeting DKI

JAKARTA –  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif turut angkat suara terkait RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 yang kini menjadi polemik. Dia menyoroti soal sistem e-budgeting yang digunakan Pemprov DKI Jakarta.

Dia berharap Pemprov DKI Jakarta tidak meninggalkan sistem e-budgeting dan kembali ke manual dalam pembuatan rencana anggaran. Dia mengutarakan itu melalui akun Twitter @LaodeMSyarif, Sabtu (2/11/2019).

“Jika e-budgeting @DKIJakarta yang sekarang ingin DISEMPURNAKAN, Silahkan…tapi JANGAN kembali ke cara lama yang tidak dapat dipantau masyarakat. Ingat: e-budgeting adalah alat Pencegahan korupsi yang bagus, karena meningkatkan TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS,” tuturnya.

Menurut Laode, E-budgeting membuat perencanaan dan penganggaran jadi transparan dan akuntabel. Masyarakat bisa turut mengawasi jika ada mata-mata anggaran yang ganjil dan tak masuk akal. Dengan begitu, ketika terpantau, anggaran ganjil tersebut batal dimasukkan dalam APBD yang disahkan.

Laode yakin e-budgeting patut dipertahankan. Terlebih, selama ini DKI Jakarta juga identik sebagai pemerintah daerah yang menerapkan itu. Bahkan termasuk yang terbaik di Indonesia bersama dengan Pemkot Surabaya, Jawa Timur. “KPK_RI sering mencontohkan e-budgeting @DKIJakarta dan Kota Surabaya sebagai e-budgeting terbaik di Indonesia,” kata Laode.

“Contoh BAGUS di Indonesia adalah Kota Surabaya & DKI Jakarta. LANJUTKAN,” lanjutnya.

Rancangan anggaran Pemprov DKI Jakarta yang ganjil jadi polemik dalam beberapa hari belakangan. Terutama ketika ada sejumlah rencana anggaran yang dianggap tak wajar. Salah satunya, pengadaan lem aibon sebesar Rp82 miliar.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan kelemahan sistem e-budgeting oleh Provinsi DKI Jakarta dalam hal penganggaran seharusnya segera dikoreksi dan bukan diviralkan.

“Kami mengetahui (kelemahan sistem e-budgeting) ini sejak tahun lalu. Tapi ya itu tadi, ya kami ini di pemerintahan. Kalau ada masalah, ya dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan (diviralkan). Insya Allah nanti segera beres,” kata Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun mengatakan pihaknya telah menyiapkan sistem e-budgeting lebih pintar dari sistem warisan pemimpin sebelumnya.

Salah satu contoh kemampuan dari sistem terbaru itu adalah mampu mengecek detail anggaran hingga komponen yang tidak perlu dicek secara manual oleh manusia.

Sistem yang nantinya digunakan pada Januari 2020 itu diharapkan dapat membuktikan pembuatan anggaran di DKI Jakarta memiliki proses yang transparan.

“Di dalam semua organisasi. Selalu ada yang rajin, ada yang kurang rajin, ada yang tidak rajin. Ada yang jujur, ada yang kurang jujur, ada yang tidak jujur. Sistem yang dibuat itu harus berfungsi menaklukkan semua itu,” kata Anies.

Sistem yang sudah ditingkatakan (upgrade) itu menurut Anies, akan berbeda dari sistem saat ini digunakan dalam perancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2019 yang memiliki banyak celah penyelewengan.

“Karena seperti sekarang, kalau ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan ini adalah (akibat) kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan. Tidak bisa dibedakan itu. Kenapa? Ya karena sistemnya bebas gitu,” kata Anies.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta menyalahkan sistem warisan yang digunakan dalam perencanaan anggaran karena menilai sistemnya tidak pintar (smart).

“Kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual, sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah),” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10).

Sistem e-budgeting itu dirancang oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 2013 lalu melalui Peraturan Gubernur Nomor 145 tahun 2013. Sistem tersebut kemudian dijalankan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjabat gubernur pada 2015.

ANTARA