Sudjiwo Tedjo: Kasus Keraton Agung Sejagat ini Lucu, Walau Belum Selucu Kasus Jiwasraya

Puolitik.com – Budayawan yang sering menyampaikan kritik sosial, Sudjiwo Tedjo turut mengomentari kasus Kasus Keraton Agung Sejagat (KAS) yang belakangan menjadi viral.

Melalui akun twitternya @sudjiwotedjo, dia menyebut kasus KAS ini lucu meskipun tak selucu kasus Jiwasraya.

Selain kasus Jiwasraya, Tedjo juga menyoroti kasus ASABRI dan penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kasus Keraton Agung Sejagat (KAS) ini lucu, walau belum selucu kasus Jiwasraya, ASABRI, penggeledahan dll,”kata Tedjo dalam cuitannya.

“Maka, mengusut tuntas kasus KAS tanpa mengusut tuntas kasus2 di atasnya yang lebih lucu, adalah ketidak-adilan yg ndak lucu,”kata Sudjiwo Tedjo, Rabu (15/1/2020).

Sebagai informasi, Diberitakan sebelumnya Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat, Toto Santoso (42) dan Fanni Aminadia (41) sempat menghebohkan warga dengan mendirikan Keraton Agung Sejagat.

Keduanya ditangkap polisi pada Selasa (14/1) petang di Purworejo setelah ulah mereka membuat resah masyarakat. Keduanya kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Toto dan Fanni dijerat dengan Pasal 14 UU RI No 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan berita bohong dan menerbitkan keonaran serta Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Empat peristiwa tersebut, yakni munculnya KAS, kasus Jiwasraya, ASABRI dan juga penggeledahan KPK menjadi peristiwa yang cukup menghebohkan di Indonesia.

Untuk yang kedua, kasus Jiwasraya bermula dari adanya laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno yang tertuang dalam nomor: SR-789/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Laporan Dugaan Fraud di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah ditindak lanjuti oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI.

Adanya dugaan penyalahgunaan investasi yang melibatkan grup-grup tertentu (13 perusahaan) yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang diduga akibat adanya transaksi-transaksi tersebut. PT Asuransi Jiwasraya sampai dengan bulan Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun.

Sementara,  kasus Asabri yang merupakan PT Asabri (Persero) saat ini menjadi sorotan setelah Menko Polhukam Mahfud Md menyebut adanya dugaan korupsi di atas Rp 10 triliun. Sejumlah permasalahan pada asuransi yang mengelola dana anggota TNI ini pun perlahan muncul ke permukaan. Masalah tersebut salah satunya terkait kesalahan dalam mengelola investasi.

Selain itu, kasus penggeledahan KPK berawal saat KPK menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. Wahyu diduga menerima suap dari Politisi PDI-Perjuangan Harun Masiku yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Tim penyelidik KPK sempat ingin menyegel kantor DPP PDIP. Namun tim diduga mendapat penjegalan dari petugas keamanan kantor partai berlambang banteng tersebut. Alasan penjegalan itu karena KPK tidak menyertai surat tugas penggeledahan.

Menurut UU KPK yang baru, penggeledahan baru bisa dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas. Desmond mengatakan dalam kasus ini substansi penggeledahan jadi percuma. Pasalnya, barang bukti bisa jadi sudah dihilangkan sebelum penggeledahan dilakukan.