HNW Minta Pengurangan 9,7 Juta Penerima Bantuan Dibatalkan

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi Keputusan Menteri Sosial Nomor 92/HUK/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2021. Ia menilai aturan tersebut tidak tepat dan jauh berbeda kelengkapannya jika dibandingkan Kepmensos sebelumnya, Nomor 1/HUK/2021.

HNW mengatakan perbedaan kedua aturan tersebut terletak pada jumlah penerima bantuan iuran. Dalam Kepmensos 92/HUK/2021 jumlah penerima bantuan berkurang 9,7 juta orang dari total yang termuat dalam Kepmensos 1/HUK/2021. Selain itu, aturan terbaru juga tidak memasukkan komponen seperti bayi baru lahir dari kalangan yang berhak dan jumlah peserta pengganti dalam data Penerima Bantuan Iuran.

“Kepmensos terbaru ini ada mengandung unsur ketidakadilan, tak menghadirkan data yang akurat baik dari jumlah maupun komponen penerima bantuan iuran JKN. Kami mendesak agar Mensos mencabut Kepmensos itu dan menggantinya dengan lebih komprehensif. Tidak mengurangi jumlah PBI JKN yang sudah dialokasikan kepada sebanyak 96,8 juta orang,” ujar HNW dalam keterangannya, Senin (27/9/2021).

Anggota Komisi VIII DPR RI ini berharap hasil kesepakatan Kemensos dengan Komisi VIII DPR-RI soal bantuan terhadap 4,3 juta anak yatim yang sudah tersedia datanya di Kemensos, dimasukkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.

HNW mengaku heran lantaran Risma menghapus 9,7 juta orang dari daftar PBI JKN. Terlebih mengingat alasan penghapusan tersebut terjadi karena adanya data ganda. Padahal, berdasarkan Kepmensos Nomor 12/HUK/2021 tentang DTKS jumlah orang di dalam DTKS mencapai 138 juta. Terkait hal itu bahkan Kemensos telah menidurkan 21 juta data ganda hingga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan dalam diktum Kelima Kepmensos 12/HUK/2021 disebutkan data dalam New DTKS memuat data lengkap by name by address yang sudah diverifikasi dan divalidasi. Artinya, keputusan terbaru yang mengurangi jumlah PBI JKN tidak sesuai dengan keputusannya soal jumlah pendataan DTKS.

“Ketidakakuratan data itu, menyebabkan bantuan kesehatan yang sudah tersedia anggarannya tidak bisa disalurkan kepada mereka yang berhak lantaran perubahan Kepmensos yang bermasalah itu,” tuturnya.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menegaskan bantuan iuran JKN sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi di tengah hilangnya pendapatan akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.

Dikatakannya, jumlah PBI JKN berdasarkan Kepmensos terbaru yang berkurang hingga tinggal 87 juta orang juga sebuah kemunduran lebih dari setengah dekade. Pasalnya, jumlah PBI JKN tahun 2017 saja sudah mencapai 92,3 juta orang. Kemunduran ini juga berarti ada potensi besar anggaran yang tidak terserap di tahun 2021, lantaran PBI JKN tahun 2021 sudah dialokasikan untuk 96,8 juta jiwa dengan total anggaran mencapai Rp 51,2 triliun.

Artinya, semakin jauh dari target dalam RPJMN 2020-20214 yang ditargetkan jumlah PBI JKN tahun 2024 bisa mencapai 112,9 juta orang. Padahal seharusnya, lanjut dia, jumlah PBI JKN sebagaimana dalam RPJMN selalu meningkat dari tahun ke tahun. Ia mengatakan Kemensos juga seharusnya dapat memasukkan komponen masyarakat yang membutuhkan ke dalam PBI JKN, seperti anak-anak yatim/piatu korban COVID-19.

“Alih-alih menambahkan anak yatim/piatu yang sudah disepakati dengan Komisi VIII untuk dibantu ke dalam PBI JKN, Mensos justru memangkas banyak penerima di dalamnya. Jika pun terdapat data ganda sebegitu banyaknya seperti keterangan Mensos, artinya klaim keberhasilan Mensos menidurkan 21 juta data ganda pada April 2021 adalah keberhasilan semu,” jelasnya.

“Ini harus dikoreksi oleh Presiden dan Komisi VIII DPR RI. Agar masyarakat yang berhak mendapat bantuan memperoleh perlakuan yang berkeadilan. Dan tidak kehilangan haknya atas bantuan dan anggaran yang menjadi hak mereka dan sudah dialokasikan oleh Pemerintah dan disetujui oleh DPR RI,” pungkasnya.